Pajak?Anda

Catatan Pertanyaan Pertanyaan Perpajakan

PPN pengalihan tanah setelah tahun 2009

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah diatur bahwa:
a. Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha

b. Pasal 4A ayat (2), Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:
1) huruf a, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
2) huruf b, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
3) huruf c, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan
4) huruf d, uang, emas batangan, dan surat berharga.

c. Pasal 9 ayat (8) huruf b, Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.

d. Pasal 16D, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

e. Penjelasan Pasal 16D, Penyerahan Barang Kena Pajak, antara lain, berupa mesin, bangunan, peralatan, perabotan atau Barang Kena Pajak lain yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak dikenai pajak.
Namun, Pajak Pertambahan Nilai tidak dikenakan atas pengalihan Barang Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan pengalihan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yaitu kendaran bermotor berupa sedan dan station wagon, yang menurut ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c Pajak Masukan atas perolehan aktiva tersebut tidak dapat dikreditkan.

2. Berdasarkan ketentuan dan data di atas
a. Penjualan tanah kosong yang merupakan aset perusahaan merupakan pengalihan Barang Kena Pajak yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
b. Atas penjualan Barang Kena Pajak berupa tanah kosong terutang PPN, sesuai ketentuan dalam Pasal 16D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
C. UU PPN tahun 2009 tidak lagi melihat Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak, tetapi hanya melihat Pasal 16D, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c

TATA CARA PENGGANTIAN FAKTUR PAJAK YANG HILANG

1. Pengusaha Kena Pajak Penjual atau Pemberi Jasa Kena Pajak
a. Pengusaha Kena Pajak Penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dapat mengajukan permohonan tertulis untuk meminta copy dari Faktur Pajak yang hilang kepada Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak dengan tembusan kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dikukuhkan dan kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak dikukuhkan.
b. Berdasarkan permohonan dari Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak membuat copy dari arsip Faktur Pajak yang disimpan oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak, untuk dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak dikukuhkan. Copy dibuat dalam rangka 2 (dua), yaitu :
- Lembar ke-1 : diserahkan ke Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak melalui Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa kena Pajak.
- Lembar ke-2 : arsip Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan
c. Legalisir diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak dikukuhkan setelah meneliti asli arsip Faktur Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dari Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak tersebut.
d. Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dikukuhkan wajib melakukan penelitian atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dari Pengusaha Kena Pajak atau pemberi Jasa Kena Pajak untuk meyakinkan bahwa Faktur Pajak yang dilaporkan hilang tersebut sudah dilaporkan sebagai Pajak Keluaran
2. Pengusaha Kena Pajak Pembeli atau Penerima Jasa kena Pajak
a. Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak dapat mengajukan permohonan tertulis untuk meminta copy dari Faktur Pajak yang hilang kepada Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dengan tembusan kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak dikukuhkan dan kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dikukuhkan.
b. Berdasarkan permohonan dari Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak membuat copy dari arsip Faktur Pajak yang disimpan oleh Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak, untuk dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dikukuhkan. Copy dibuat dalam rangkap 2 (dua), yaitu :
- Lembar ke-1 : diserahkan ke Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak melalui Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa kena Pajak.
- Lembar ke-2 : arsip Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan
c. Legalisir diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dikukuhkan setelah meneliti asli arsip Faktur Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dari Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak tersebut.
d. Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak dikukuhkan wajib melakukan penelitian atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dari Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak untuk meyakinkan bahwa Faktur Pajak yang dilaporkan hilang tersebut sudah dikreditkan sebagai Pajak Masukan.

TATA CARA PENGGANTIAN FAKTUR PAJAK YANG CACAT, RUSAK, SALAH DALAM PENGISIAN, ATAU SALAH DALAM PENULISAN

TATA CARA PENGGANTIAN FAKTUR PAJAK YANG CACAT, RUSAK, SALAH DALAM PENGISIAN, ATAU SALAH DALAM PENULISAN
1. Atas permintaan Pengusaha Kena Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak atau atas kemauan sendiri, Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak membuat Faktur Pajak Pengganti terhadap Faktur Pajak yang rusak, cacat, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan.
2. Pembetulan Faktur Pajak yang rusak, cacat, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan tidak diperkenankan dengan cara menghapus, atau mencoret, atau dengan cara lain, selain dengan cara membuat Faktur Pajak Pengganti sebagaimana dimaskud dalam butir 1.
3. Penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak Pengganti dilaksanakan seperti penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak yang biasa sesuai dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang telah ditetapkan pada Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
4. Faktur Pajak Pengganti sebagaimana dimaksud pada butir 1, diisi berdasarkan keterangan yang seharusnya dan dilampiri dengan Faktur Pajak yang rusak, cacat, salah dalam penulisan atau salah dalam pengisian tersebut.
5. Pada Faktur Pajak Pengganti sebagaimana dimaksud pada butir 1, dibubuhkan cap yang mencantumkan Kode dan Nomor Seri serta tanggal Faktur Pajak yang yang diganti tersebut. Pengusaha Kena Pajak dapat membuat cap tersebut seperti contoh berikut. Kode dan Nomor Seri serta tanggal Faktur Pajak yang diganti dapat diisi dengan cara manual.
Faktur Pajak yang diganti :
Kode dan Nomor Seri : ……………………………
Tanggal : ……………………………

6. Penerbitan Faktur Pajak Pengganti mengakibatkan adanya kewajiban untuk membetulkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak terjadinya kesalahan pembuatan Faktur Pajak tersebut.
7. Faktur Pajak Pengganti dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada :
a. Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang diganti, dengan mencantumkan nilai setelah penggantian;dan
b. Masa Pajak diterbitkannya Faktur Pajak Pengganti tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN dan PPn BM, untuk menjaga urutan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak.
8. Pelaporan Faktur Pajak Pengganti pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada butir 7 huruf a dan b, harus mencantumkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti pada kolom yang telah ditentukan.

PEMBATALAN FAKTUR PAJAK

TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR 13/PJ/2010
1. Dalam hal terjadi pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajak-nya telah diterbitkan, maka Faktur Pajak tersebut harus dibatalkan.
2. Pembatalan transaksi harus didukung oleh bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi. Bukti dapat berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain yang menunjukkan telah terjadi pembatalan transaksi.
3. Pengusaha Kena Pajak Penjual yang melakukan pembatalan Faktur Pajak harus memiliki bukti dari Pengusaha Kena Pajak Pembeli yang menyatakan bahwa transaksi dibatalkan.
4. Faktur Pajak yang dibatalkan harus tetap diadministrasi (disimpan) oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut.
5. Pengusaha Kena Pajak Penjual yang membatalkan Faktur Pajak harus mengirimkan surat pemberitahuan dan copy dari Faktur Pajak yang dibatalkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Penjual dikukuhkan dan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Pembeli dikukuhkan.
6. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Penjual belum melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan di dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, maka Pengusaha Kena Pajak Penjual harus tetap melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPn BM.
7. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Penjual telah melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagai Faktur Pajak Keluaran, maka Pengusaha Kena Pajak Penjual harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara tetap melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPn BM.
8. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Pembeli telah melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagai Faktur Pajak Masukan, maka Pengusaha Kena Pajak Pembeli harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara tetap melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPn BM.

SPT Tahunan PPh Badan Penundaan 1771 Y ESPT

eSPT 1771 Y tahun 2011 masih menggunakan program 1771 Y yang lama release tahun 2009, dapat diunduh/download di http://www.pajak.go.id

biaya bonus dimuka akrual accrued bagaimana PPh Pasal 21 nya? dan Koreksi biayanya?

Atas biaya bonus yang sudah di biayakan di tahun 2010 (perhitungan bonus sebagian misalnya Rp 75.000.000), tetapi belum di potong PPh Pasal 21 nya, baru dipotong PPh Pasal 21 di Tahun 2011 masa Maret ketika benar benar di bayarkan (misalnya total bonus RP 100.000.000 (75 Juta (dibebankan 2010)+ 25 Juta(tambahan perhitungan bonus realisasi)? Apakah biaya bonus tahun 2010 perlu dikoreksi atau sudah benarkah pemotongan PPh 21 bonus di Maret 2011?

Jurnal Akuntansi pencatatan bonus:
Tahun 2010
Pada saat pengakuan sebagai biaya

>> Biaya bonus— Rp 75.000.000
>>>>> Hutang bonus—— Rp 75.000.000
(pada tahun 2011 sudah terutang PPh Pasal 21 atas DPP 75 Juta, dan biaya bonus Rp.75 Juta dapat dibebankan)
(jika tidak dipotong PPh pasal 21, maka atas pencatatan biaya bonus yang belum realisasi ini harus dikoreksi fiskal positif)

Direaliasai 2011 :
Jurnal
Hutang Bonus _________Rp.75.000.000
>>>>>Kas_________________Rp.75.000.000
Biaya Bonus __________Rp.25.000.000
>>>>>kas __________________Rp.25.000.000

(pada tahun 2011 biaya bonus yang dicatat hanya sebesar Rp.25.000.000)

Untuk penyelesaian masalah:

Versi 1, biaya bonus 2011 dikoreksi
Terdapat kekurangan bayar PPh Pasal 29 (koreksi fiskal biaya bonus)
PPh Pasal 21 Bonus tidak perlu dipotong dan dilapor di 2011

Versi 2, biaya bonus 2011 tidak dikoreksi
Harus dipotong PPh Pasal 21 di 2011
Karena bonus keseluruhan telah dipotong di Februari 2012, maka SPT Masa PPh Pasal 21 2012 di betulkan sesuai bonus yang di bebankan di 2012 saja

PPh 21 Februari 2012 kelebihannya di Pbk kan ke PPh Pasal 21 2011, DPP sesuai dengan biaya bonus 2011 (ada kemungkinan DPP dan PPh Pasal 21 tidak pas, karena tarif progresif yang berubah).

(Terdapat sanksi atas keterlambatan pembayaran bonus 2011 sanksi 2% perbulan)

Restitusi PPN SKPLB tidak selesai selesai, lama penyelesaiannya, jangka waktu penyelesaiannya?

Pertanyaan yang sering terjadi masalah permohonan restitusi atas SPT Masa PPN, Mengapa Restitusi lama? Tidak selesai-selesai padahal sudah lewat satu tahun?
Berdasarkan beberapa pengalaman di lapangan, Wajib Pajak merasa telah memasukkan dan memohon restitusi dengan nSPT Masa PPN sudah lebih dari setahun yang lalu, tapi setelah satu tahun SKPLB atau permohonan restitusi tidak juga terbit SKPLB nya, padahal sudah menjadi wajib pajak yang patuh, selalu membayar pajak dan lapor tepat waktu, kenapa DJP tidak care dan menyelesaikan kewajibannya?
Setelah dilakukan penelitian administrasi ternyata sebab utama restitusi tidak terbit setelah satu tahun adalah disebabkan wajib pajak memasukkan SPT Pembetulan atas masa pajak tersebut, sehingga jatuh tempo kewajiban penyelesaian pemeriksaan menjadi mundur satu tahun sejak SPT Pembetulan diterima.
Sebagai ilustrasi :
SPT Masa Desember 2010 dilaporkan tanggal 30 Januari 2011, maka sesuai ketentuan penyelesaian restitusi adalah tanggal 30 Januari 2012. Apabila wajib pajak memasukkan SPT Pembetulan 1 Masa Desember 2010 tanggal 30 Agustus 2011, (dengan syarat surat perintah pemeriksaan belum diterima, karena jika SP3 telah diterima Wajib Pajak, Wajib Pajak tidak dapat lagi memasukkan SPT Pembetulan) maka sesuai SPT Pembetulan tersebut tanggal jatuh tempo pemeriksaan menjadi tanggal 30 Agustus 2011.
Semoga memberi pencerahan.

e-SPT Tahunan PPh badan 2010, sudah dapat di download, tetapi masih error

DJP telah mengeluarkan aplikasi elektronik SPT (e-SPT) Tahunan PPh Badan 2010 yang terbaru (April 2012). Dalam bentuk zip, setelah di ekstrak terdapat dua buah file yaitu setup.exe dan setup eSPT Viewer Badan 2010.
Setelah diinstall setup,exe muncul jendela popup seperti ini

di menu program juga tidak ada file exenya, yang ada hanya menu uninstall espt badan Rupiah 2010, sepertinya masih ada bug di program ini.
Sudah dicoba instal ke espt PPh lama, di program files/djp/espt1771 tetap tidak menyelesaikan masalah.

Mungkin kita tunggu beberapa lama lagi akan diterbitkan versi revisi/perbaikannya.

PP 74/2011 atas Pembatalan/pengurangan STP secara jabatan, yang diterbitkan akibat SKPKB yang telah di batalkan oleh Pengadilan Pajak

II. DASAR HUKUM

I. Undang-undang No 16 Tahun 2000, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

II. PP Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, Pasal 36 ayat (4), Direktur Jenderal Pajak secara jabatan mengurangkan atau membatalkan sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan sebagai akibat dari penerbitan surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan, banding, peninjauan kembali, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak dan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak.

Maka sesuai dengan PP 74/2011 atas STP dikurangkan atau dibatalkan secara jabatan

Faktur Pajak Gabungan dapat dibuat mingguan atau kapanpun asal tidak lewat akhir bulan

Dasar Hukum
Pasal 13 UU PPN 42
ayat (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender.

Diundang undang, Faktur Pajak gabungan dapat dibuat 1 faktur untuk 1 bulan untuk 1 pembeli yang sama, karena kata2 di UU dapat/ bukan harus maka
jika dibuat 1 faktur untuk 1 minggu atas pembeli yang sama tetap diperkenankan.
Info dari sosialisasi PPN DJP DepKeu.

Dan sesuai dengan SE 42 point 3, Faktur Pajak Gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

(harus dibuat paling lama akhir bulan penyerahan, maka jika dibuat lebih awal di tengah bulan pun tidak masalah).

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.